RADAR TUBAN – Kelangkaan pupuk yang masih sering terjadi dan menyempitnya lahan pertanian akibat alih fungsi yang terus berkelanjutan, memantik reaksi Ketua Komisi III DPRD Tuban Hartomo. Pasalnya, sektor pertanian adalah tulang punggung perekonomian di Kabupaten Tuban. Karena itu, jangan sampai salah urus.
Sebagaimana diketahui, Tuban termasuk lima besar penghasil pangan se-Jawa Timur. Tahun lalu, misalnya. Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan (DKPPP) Tuban mencatat, dari luas lahan mencapai 107.310 hektare, rata-rata produksi padi di Tuban mencapai 661.292 ton. Sedangkan jagung, dari luasan lahan 137.128 hektare menghasilkan sekitar 774.322 ton.
Tingginya produksi pangan tersebut, sekaligus menjadikan Tuban sebagai pilot project pengembangan pertanian model agroekologi seluas 1.000 hektare di Desa Senori, Kecamatan Merakurak.
“Produktivitas hasil pangan yang tinggi ini harus konsisten dijaga,” kata Hartomo, atau dalam arti lain, instansi yang berwenang jangan sampai salah urus, sehingga memicu penyusutan produksi pangan.
Dua di antara hal yang amat perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan hasil pangan di Tuban, terang Hartomo, adalah problem kelangkaan pupuk yang masih sering terjadi dan alih fungsi lahan menjadi industri dan kompleks-kompleks perumahan.
Kondisi ini, tegas Hartomo, jika tidak diatensi dini, maka bisa menjadi masalah dikemudian hari.
“Petani harus mendapat jaminan atas ketersedian pupuk bersubsidi. Jangan sampai petani kesulitan mencari pupuk,” tegas dia.
Pun dengan penyempitan lahan pertanian, juga tidak kalah pentingnya untuk diatensi sedini mungkin. Karena itu, politikus Partai Golkar ini akan mengawal Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sebab, hingga saat ini Pemkab Tuban belum memiliki perda tersebut.
“Perda ini kita kawal dengan sungguh-sungguh agar hasil pertanian di Tuban dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Tuban Eko Julianto mengatakan, perihal kuota pupuk bersubsidi untuk petani, pihaknya terus mengoptimalkan dengan meng-update data dalam e-alokasi atau aplikasi untuk penyaluran pupuk.
“Harapannya, alokasi pupuk lancar dan sesuai peruntukan,” terang Eko.
Selain memastikan alokasi pupuk tepat sasaran, terang Eko, petani juga didorong untuk tidak ketergantungan dengan pupuk kimia.
“Perlahan kami mendorong agar petani semakin aktif memanfaatkan pupuk organik,” tuturnya.
Perihal kekhawatiran lahan yang kian menyempit menyusul banyaknya industri dan kompleks-kompleks perumahan, DKPPP Tuban berkomitmen menambah luas tanam dengan berbagai inovasi.
“Seperti sistem tanam sisip di lahan marginal,” tandasnya. (fud/tok)
